Sejumlah warga mengaku resah akibat belum jelasnya status kepemilikan dan pemanfaatan lahan di beberapa titik wilayah Cianjur Selatan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan munculnya konflik sosial jika tidak segera ditangani secara serius.
Pengamat hukum dan kebijakan publik, Kusnandar Ali, S.H., dalam rilisannya Kamis, (18/12/25)menilai ramainya persoalan lahan ini menunjukkan adanya persoalan mendasar yang perlu perhatian khusus dari pemerintah.
“Permasalahan lahan di Cianjur Selatan ini sudah lama dirasakan warga, hanya saja sekarang semakin terbuka ke publik. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” ujar Kusnandar Ali, S.H., kepada media.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan langkah menyeluruh dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Saat ini isu lahan di Cianjur Selatan sudah menjadi perhatian luas. Bahkan beredar informasi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Presiden Prabowo Subianto, akan meninjau langsung kondisi di lapangan. Ini menandakan persoalan ini cukup serius,” tambahnya.
Kusnandar menegaskan, pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan agar penyelesaian dilakukan secara transparan dan adil. Ia juga mengingatkan agar hak-hak warga yang telah lama menggantungkan hidup di atas lahan tersebut tetap dilindungi.
Sementara itu, masyarakat Cianjur Selatan berharap adanya kejelasan dan langkah konkret dari pemerintah agar polemik lahan ini tidak berlarut-larut dan aktivitas warga dapat kembali berjalan normal.
Jurnalis : Salma, HS
Tidak ada komentar