“Kalau pajak terus dibayar, hasil bumi negeri ini ke mana seharusnya?”
Pertanyaan itu bukan tuduhan, melainkan cermin kegelisahan rakyat. Di tengah kewajiban pajak yang terus berjalan, rakyat berhak tahu dan merasakan ke mana arah pengelolaan kekayaan negeri ini.
Indonesia adalah bangsa besar dengan sumber daya alam melimpah. Dari tambang, hutan, laut, hingga energi, hasil bumi terus dipungut atas nama negara. Namun realitas di lapangan menunjukkan, masih banyak rakyat yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, sementara kesejahteraan belum merata.
Purbaya menegaskan, pajak bukan sekadar kewajiban rakyat kepada negara, melainkan amanah besar yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan yang adil, dan perlindungan sosial yang nyata.
“Jangan bebani rakyat dengan aturan yang rumit dan pajak yang memberatkan. Negara harus hadir memberi manfaat,” tegas Purbaya. Dalam rilisnya kepada redaksi merah-putih.com, Minggu, (04/12/25)
Pernyataan ini sontak mendapat perhatian luas. Publik menilai, apa yang disampaikan Menkeu adalah suara keberpihakan, bukan sekadar wacana kebijakan. Sebuah pengingat bahwa negara tidak boleh abai terhadap jerih payah rakyat yang taat membayar pajak.
Bagi rakyat, pertanyaan itu sederhana namun mendasar:
Jika kewajiban telah ditunaikan, maka keadilan dan kesejahteraan adalah hak yang tidak boleh diabaikan.
Media Merah Putih memandang, pertanyaan Purbaya adalah alarm moral bagi seluruh pemangku kebijakan agar pengelolaan pajak dan hasil bumi benar-benar kembali kepada rakyat, bukan berhenti di atas kertas.
Laporan: Tim Liputan Khusus
Tidak ada komentar