Dalam rilis resminya kepada redaksi Beritamerahputih.com, Sabtu (19/12/2025), Kusnandar menilai tidak adanya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan lemahnya komitmen dan kapasitas kepemimpinan dalam menyelesaikan persoalan pemekaran daerah yang sudah lama diperjuangkan masyarakat.
“Sudah bertahun-tahun aspirasi pemekaran Cianjur Selatan disuarakan, namun sampai hari ini tidak ada kejelasan. Ini menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Barat kemungkinan tidak mampu mengatasi persoalan ini secara serius,” tegas Kusnandar Ali.
Menurutnya, pemekaran Cianjur Selatan bukan sekadar kepentingan politik, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat untuk pemerataan pembangunan, pelayanan publik, serta percepatan ekonomi di wilayah selatan Cianjur yang selama ini tertinggal.
Kusnandar juga menilai, apabila pemerintah provinsi terus bersikap pasif, maka Presiden RI Prabowo Subianto perlu turun langsung mengambil alih dan memberikan atensi khusus terhadap rencana pemekaran tersebut.
“Jika Gubernur Jawa Barat tidak sanggup, maka Presiden Prabowo harus turun langsung. Ini demi kepentingan rakyat Cianjur Selatan yang sudah terlalu lama menunggu keadilan pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlibatan langsung Presiden diperlukan untuk mendorong koordinasi lintas kementerian dan mempercepat proses administratif maupun politik yang selama ini dinilai berlarut-larut.
Lebih lanjut, Kusnandar mengingatkan bahwa kekecewaan masyarakat Cianjur Selatan berpotensi meluas apabila aspirasi tersebut terus diabaikan. Pemerintah, kata dia, tidak boleh menutup mata terhadap tuntutan yang memiliki dasar kebutuhan riil dan dukungan masyarakat luas.
“Pemekaran ini bukan wacana baru, tapi perjuangan panjang masyarakat. Jika terus dibiarkan mandek, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin menurun,” pungkasnya.
Jurnalis: Salma , SH.
Tidak ada komentar