Dalam sebuah forum yang menjadi sorotan publik, Purbaya secara lugas meminta DPR untuk bekerja keras mengawasi Pertamina agar segera merealisasikan pembangunan kilang minyak nasional, bukan sekadar menggelar rapat tanpa hasil nyata.
“Jangan hanya rapat-rapat saja,” ucap Purbaya dengan nada tegas.
Kilang Kunci Kemandirian Energi
Purbaya menegaskan, pembangunan kilang minyak merupakan langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Selama ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dinilai membebani APBN dan melemahkan ketahanan energi.
Menurutnya, DPR memiliki peran penting tidak hanya dalam fungsi legislasi, tetapi juga pengawasan konkret terhadap BUMN strategis, khususnya Pertamina, agar proyek-proyek besar tidak berhenti pada tataran wacana.
Pengamat Hukum: Pernyataan Menkeu Sah dan Konstitusional
Pengamat hukum dan kebijakan publik Kusnandar Ali, S.H. menilai pernyataan Menkeu Purbaya justru selaras dengan prinsip ketatanegaraan dan tidak melampaui kewenangan.
“Apa yang disampaikan Menkeu Purbaya tidak melanggar etika konstitusional. DPR memang memiliki fungsi pengawasan, dan pernyataan ini adalah pengingat agar fungsi itu tidak berhenti pada rapat-rapat formal saja,” ujar Kusnandar Ali, S.H.
Ia menambahkan, proyek pembangunan kilang minyak merupakan proyek strategis nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kritik terbuka dari pejabat negara adalah hal yang wajar dan perlu.
Pengamat Ekonomi: DPR Harus Kejar Hasil Nyata
Sementara itu, pengamat ekonomi energi Dr. Raka Pratama menilai pernyataan Menkeu mencerminkan kejenuhan publik terhadap pola kerja prosedural yang minim hasil.
“Indonesia terlalu lama bergantung pada impor BBM. DPR seharusnya mendorong percepatan pembangunan kilang melalui pengawasan yang konkret, bukan sekadar rapat dengar pendapat yang berulang tanpa progres jelas,” katanya.
Menurutnya, percepatan pembangunan kilang akan berdampak langsung pada penguatan fiskal negara, efisiensi subsidi energi, dan stabilitas harga BBM.
Teguran yang Jadi Alarm Publik
Pernyataan tegas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dinilai sebagai alarm bagi DPR dan Pertamina agar segera menunjukkan kinerja nyata. Publik kini menanti, apakah pernyataan tersebut akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret, atau kembali berlalu tanpa perubahan berarti.
Sikap lugas Menkeu ini pun menuai apresiasi luas dari masyarakat, yang berharap pengawasan DPR benar-benar berorientasi pada hasil demi kepentingan rakyat dan kedaulatan energi nasional.
Tim Liputan Khusus
Tidak ada komentar