Mahkamah Agung Resmi Lantik 9 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Baru di Indonesia

waktu baca 2 menit

Minggu, 7 Jun 2026 10:51 82 Merah Putih

Jakarta, 7 Juni 2026 – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali melakukan penyegaran di lingkungan Peradilan Agama. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi melantik sembilan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dari berbagai daerah di Indonesia dalam sebuah prosesi khidmat yang digelar di Ruang Koesoemah Atmadja, Tower Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.

Pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni pergantian jabatan, melainkan momentum penting untuk memperkuat integritas dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua MA menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pimpinan peradilan merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada negara dan masyarakat, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

“Jabatan bukanlah simbol kehormatan atau keistimewaan pribadi, melainkan bentuk pengabdian dan tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan yang berintegritas,” tegas Prof. Sunarto.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kepemimpinan yang kolaboratif, transparan, dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang profesional di setiap satuan kerja peradilan.

Adapun sembilan pejabat yang resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama adalah:

Drs. Abdullah, S.H., M.H. – Ketua PTA Banten;
Drs. Nur Khazim, M.H. – Ketua PTA Palembang;
Dr. Chazim Maksalina, M.H. – Ketua PTA Padang;
Dra. Erni Zurnilah, M.H. – Ketua PTA Kendari;
Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. – Ketua PTA Jambi;
Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. – Ketua PTA Gorontalo;
Drs. Asrofi, S.H., M.H. – Ketua PTA Jayapura;
Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I. – Ketua PTA Bengkulu;
Dr. Acep Saifudin, S.H., M.Ag. – Ketua PTA Papua Barat.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem peradilan agama yang modern, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, serta berkeadilan bagi masyarakat.

Mahkamah Agung terus berkomitmen melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang profesional.

Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.